ramadhan 1436

Energipos.com/News/Ekonomi

shadow

Presiden Baru Hadapi Peliknya Masalah Energi

Jakarta–Siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan menghadapi peliknya masalah pengelolaan energi. Pasalnya, banyak regulasi terkait kebijakan energi yang tidak sesuai dengan konstitusi.

“Banyak kebijakan yang sangat liberal di berbagai sektor baik dari hulu sampai ke hilir. Hal itu yang menyebabkan produksi minyak terus menurun kemudian infrastruktur gas di hilir masih sangat terbatas,” ujar Marwan Batubara, pengamat energi dari IRESS, di Jakarta hari ini. Diungkapkan Marwan, kebijakan open access dan unbundling membuat pelayanan berkurang. Alokasi gas bermasalah, posisi BUMN marginal dibanding asing. Blok migas habis masa kontrak rawan terjadi KKN. Ada juga masalah mafia minyak serta peran pihak asing. Disisi lain, lanjutnya, permasalahan di sektor pertambangan mineral batubara (minerba) penerapannya masih belum optimal. Hingga kini masalah renegosiasi kontrak pertambangan juga belum menuai hasil padahal dalam konstitusi jelas semua kekayaan alam harus menyejahterakan rakyat. Belum lagi sektor hilir lainnya yang masih tidak adanya kejelasan, dimana program penyerapan Bahan Bahan Nabati (BBN) untuk mengurangi pemanfaatan BBM tidak jelas regulasinya. Kemudian permasalahan BBM subsidi yang alokasinya tidak sesuai dengan keperuntukannya. “Sekitar 80 persen BBM subsidi tidak tepat sasaran. Besaran subsidi menimbulkan defisit perdagangan, defisit anggaran sehingga secara langsung menurunkan kurs,” ungkap Marwan yang juga mantan anggota DPD ini. Konversi BBM ke BBG juga masih ada permasalahan, dimana infrastruktur masih menjadi kendala utama. Ketersediaan SPBG yang minim, belum lagi regulasi yang tidak jelas.” Ini akibat terlalu banyak berwacana, rencananya sejak 1995, tapi tidak ada 20 persen kendaraan yang pakai BBG,” tandas Marwan.(ris)

Baca Juga