ramadhan 1436

Energipos.com/News/Ekonomi

shadow

Marwan Tolak Total dan Inpex di Blok Mahakam

energipos, Jakarta-Marwan Batubara Direktur Eksekutif IRESS, selaku Kordinator Petisi Rakyat untuk Blok Mahakam meminta pemerintah embatalkan rencana penyerahan 30 persen saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex. Rencana itu dinilai merugikan Pertamina. "Pemerintah harus segera membatalkan rencana itu (memberikan 30 persen kepada Total dan Inpex-red). Karena hal itu akan mengurangi kesempatan bagi Pertamina untuk memperoleh keuntungan maksimal, 100 persen," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Dia minta pemerintah menyerahkan 100 persen saham Mahakam kepada Pertamina. Dengan menjadi pemegang saham mayoritas tunggal Mahakam maka Pertamina akan menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia, menjadi tuan di negeri sendiri dan leverage perusahaan meningkat. "Dengan menguasai saham mayoritas tunggal maka Pertamina menjadi pendukung utama ketahanan energi nasional dapat terwujud," papar Marwan Batubara. Pemerintah seharusnya mendukung BUMN ini bisa menjadi penopang penting ketahanan energi nasional. Marwan mengungkapkan meskipun pemerintah mengatakan telah memberi hak 100 persen kepada Pertamina, nyatanya Pertamina tidak berkesempatan memanfaatkan hak tersebut secara mandiri. Karena tetap ada peran Total dan Inpex. "Dengan kewajiban bagi Pertamina untuk memberi 30 persen saham kepada Total dan Inpex, justru pemerintah telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan manipulatif," papar Marwan. Dia sudah mencium rencana ini sejak Januari 2015. Menurut Marwan, dengan masih mengakomodasi Total dan Inpex terbukti bahwa pemerintah telah tunduk kepada keinginan asing yang selama ini terus memaksakan keinginan untuk memiliki saham di Blok Mahakam. Padahal seharusnya arogansi asing ini dihadapi pemerintah. Dia mengatakan adanya sejumlah pejabat pemerintah menyatakan perlunya Total dan Inpex tetap memiliki saham di Blok Mahakam agar produksi migas tidak turun. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap produksi akan turun jika dikelola Pertamina. "Pernyataan ini merupakan bagian dari propaganda asing dan sekaligus merupakan bentuk penghinaan kepada kemampuan bangsa Indonesia, sehingga sangat tidak pantas diucapkan oleh pejabat pemerintah. Jangan-jangan ada pemburu rente dalam Blok Mahakam," papar Marwan.(mt)

Baca Juga