ramadhan 1436

Energipos.com/News/Ekonomi

shadow

Pemerintah Diminta Hati-Hati Bubarkan SKK Migas dan BPH Migas

energipos, Semarang-Desakan pembubaran SKK Migas dan BPH Migas agar ditanggapi secara cermat dan hati-hati oleh pemerintah. Sebab, dua lembaga tersebut terkait dengan hajat hidup masyarakat dan kepentingan negara. "Sebaiknya pemerintah hati-hati. Jangan membubarkan SKK Migas dan BPH Migas sepihak. Lebih baik juga memperhatikan dan dibicarakan bersama dengan DPR," papar Purnomo Yugiantoro, pakar perminyakan kapada ENERGIPOS. Ditemui usai berbicara dalam sebuah seminar di Semarang, Senin (15/6/2015) Purnomo yang juga Menteri ESDM selama 10 tahun itu menegaskan pembentukan SKK Migas dan BPH Migas setelah diberlakukannya UU Migas. Hanya saja jika dalam perkembangannya dua lembaga yang bertugas dengan pengelolaan minyak dan gas bumi itu dinilai tidak sesuai lagi sebaiknya diputuskan bersama eksekutif dan legislatif. Dua lembaga negara ini pembuat UU Migas. "Sebaiknya wacana ini perlu dikaji secara mendalam serta memperhatikan masukan berbagai pihak agar keputusannya bisa dipertanggungjawabkan," papar Purnomo yang juga doktor perminyakan lulusan Universitas Colorado AS ini. Dia mengatakan perkembangan politik di DPR berlangsung dinamis. Sehingga apa yang telah diputuskan bisa berubah cepat. Akibatnya keputusan pihak eksekutif atau pemerintah juga sering mengalami perubahan juga. Menurut dia ini sangat berbeda dengan di Amerika, misalnya. Di negara itu UU dibuat sangat jelas dan rinci. Sehingga tidak perlu lagi ada peraturan turunan seperti PP, Keppres maupun Permen. Sehingga bisa bertahan lama.(mt)

Baca Juga